Panduan Lengkap Bermain Casino Online untuk Pemula

Perjudian, khususnya kasino, merupakan topik yang selalu menjadi kontroversi seru di Indonesia. Mengingat negara dengan sebagian besar penduduk Muslim, nilai-nilai agama amat berpengaruh pada peraturan legal terkait perjudian. Secara Bandarq Pkv, Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jelas tegas melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Ini meliputi tidak hanya kasino fisik, tetapi bahkan perjudian daring. 

Walaupun begitu, catatan mencatat bahwa Indonesia dulu memiliki masa di mana kasino berjalan legal resmi dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah, terutama di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Wacana legalisasi kasino pun sering mencuat, disokong oleh argumentasi potensi ekonomi besar yang dapat dihasilkan.

Dalam masa Gubernur Ali Sadikin, Jakarta dulu pusat lokasi kasino di mana diregulasi serta diawasi oleh pemerintah. Pusat judi pertama di Jakarta terletak di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang kemudian selanjutnya disusul oleh kasino di Ancol. Maksud legalisasi kala itu ialah guna mengatasi kekurangan anggaran pembangunan kota. Pada 1971, penerimaan Jakarta dari pajak judi sampai mencapai Rp 2 miliar, seperempat bagian dari total pajak daerah. Uang tersebut digunakan untuk mengembangkan berbagai infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kendati demikian, periode kejayaan kasino legal tersebut tidak berlangsung lama. 

Pada 1974, pemerintah sentral mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang secara melarang semua bentuk judi di segenap Indonesia, mengakhiri kegiatan kasino-kasino yang sebelumnya telah legal. Walaupun demikian, sejarah tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan ekonomi dari industri kasino bukanlah hal baru dalam diskusi di Indonesia.

Pelarangan perjudian di Indonesia bertumpu pada prinsip-prinsip religius serta etika Pancasila, yang menganggapnya membahayakan kehidupan dan mata pencarian masyarakat. Namun, kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa judi masih marak berlangsung secara tersembunyi sembunyi-sembunyi, khususnya dalam wujud judi daring yang sulit sulit dikendalikan. Berdasarkan beberapa penelitian, perputaran uang akibat perjudian online di Indonesia menyentuh triliunan rupiah setiap tahun, dan sebagian besar besarannya justru mengalir ke luar negeri. 

Hal tersebut mendorong kembali wacana legalisasi kasino, dengan argumen bahwa apabila dikelola secara resmi dan terkontrol ketat, kasino dapat menjadi sumber penerimaan negara yang besar, seperti yang terjadi di negara-negara sekitar seperti Singapura atau Malaysia. Para ekonomi bahkan mengusulkan bahwa potensi pemasukan dari kasino bisa membantu melunaskan utang negara, terutama jika ditujukan bagi warga negara asing (warga negara non-pribumi) atau dibangun dalam area ekonomi tertentu (KEK).

Kendati demikian, wacana pelegalan kasino tidak lepas dari tantangan serta keberatan serius. Aspek kemasyarakatan dan etika fokus utama. Kekhawatiran terbesar ialah potensi peningkatan ketergantungan judi, peningkatan tindak pidana, dan rusaknya tatanan sosial. Ahli ekonomi Syariah dari IPB University, Dr. Khalifah Muhammad Ali, menggarisbawahi bahwa legalisasi kasino bukan hanya berisiko secara ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, dan juga dapat mengikis citra wisata halal Indonesia yang telah diakui secara global. 

Para penentang juga berpendapat berpendapat bahwa pemasukan negara seharusnya berasal dari optimalisasi bidang produktif, alih-alih dari aktivitas yang dapat dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan serta problem sosial. Oleh itu, walaupun potensi finansial kasino terlihat menggiurkan, otoritas negeri ini diberi tantangan pada pilihan sulit antara dua pilihan memperoleh keuntungan finansial dan menjaga nilai-nilai sosial dan juga moral penduduk.